Kalurahan Caturharjo

CATURHARJO - Kamis (01/08/2019) Pemerintah Desa Caturharjo mengadakan Musyawarah Desa pada Kamis (25/07) pukul 09.00 WIB yang bertempat di pendopo Balai Desa Caturharjo yang dipimpin oleh Kasi Pelayanan Desa Caturharjo yaitu Bapak Bunyamin. Kegiatan dihadiri oleh Lurah, BPD, Dukuh, Kader, Operator SIKS NG, Pendamping TKSK, TKPK, PKH. Lurah Desa Caturharjo yaitu Bapak Budi Suryanto mengapresiasi diselenggarakannya musyawarah updating data PBI JKN, penambahan quota BPNT, dan PKH graduasi yang harus diverivali dalam SIKS NG. Harapannya dengan adanya musyawarah seperti ini, data menjadi valid dan bantuan program penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran. Pendamping TKSK Kecamatan Pandak yaitu Bapak Dwi Marwanto menjelaskan bahwa pada kesempatan ini desa dimohon mengupdate Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan nasional (PBI JKN) dengan mencoret penerima yang meninggal (kode 1), ganda (2), mampu (3), pindah (4), tidak ditemukan (5). Selain itu terdapat quota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejumlah 132 se Desa Caturharjo. Quota tersebut dapat diisi oleh warga yang sudah terdaftar dalam DTPPFM (aplikasi SIKS NG). Dalam musyawarah disepakati tiap pedukuhan 9 orang, khusus tegalayang 9 dan tegalayang 10 sebanyak 10 orang, Gumulan dan Tunjungan sebanyak 11 orang. Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pandak yaitu Ibu Iin Sawitri menjelaskan bahwa di Kecamatan Pandak terdapat beberapa KPM PKH yang mengundurkan diri (graduasi) sehingga yang demikian perlu ditindak lanjuti dengan updating SIKS NG agara KPM tersebut keluar dari DTPPFM. Selain itu terdapat juga KPM PKH yang belum masuk DTPPFM. Oleh karena itu, mohon agar dukuh dan kader mencermati; jika KPM tersebut memang layak menerima PKH mohon agar segera di verivali di SIKS NG agar kepesertaan PKH nya tidak dicoret oleh sistem di Kemntrian Sosial. Pendamping TKPK Kecamatan Pandak yaitu Bapak Fauzan Ali Mashudi menjelaskan pentingnya updating oleh dukuh dan kader karena saat ini pemerintah sudah mengacu pada satu data (DTPPFM) dan pengelolaan data sudah diserahkan ke masyarakat melalui desa.